Ponorogo /  -

43 Napi Rutan Ponorogo Dapat Remisi HUT RI ke 73

Agustus 17th, 2018 | Posted in Ponorogo | |
2018-12-12 00:17

Reporter : Anny Hidayati

PONOROGO, (Jurnal)- Sebanyak 43 Napi di rumah tahanan (Rutan) kelas II B Ponorogo menerima remisi di peringatan HUT RI 17 Agustus 2018. Wakil bupati Soedjarno menyerahkan remisi kepada para napi secara simbolik pada upacara peringatan HUT RI ke-73 di Rutan Ponorogo.

Hadir dalam acara tersebut jajaran Forkofinda Ponorogo, wakil bupati Ponorogo Drs. Soedjarno , kepala Rutan Hendro Susilo Nugroho serta para napi di rutan Ponorogo. Dalam kesempatan tersebut wabup Soedjarno bertindak sebagai inspektur upacara, menyampaikan sambutan dari menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoli. Isi sambutan Menkumham antara lain bahwa kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan puncak pergerakan bangsa Indonesia setelah berabad-abad berada dalam belenggu penjajah.

 

Wabup Sudjarno menyerahkan remisi kepada 43 napi Rutan Ponroogo. (foto Jurnal/Anny Hidayati)

 

Kemerdekaanmerupakan jembatan untuk tegakkan keadilan dan raih kesejahteraan. Sebagai anak bangsa harus bekerja keras penuh semangat dalam mengisi kemerdekaan. Gelora semangat mengisi kemerdekaan tentunya harus menjadi milik seluruh masyarakat termasuk warga binaan di rutan Ponorogo. Meski secara hukum mereka dirampas kemerdekaanya, namun itu hanya kemerdekaan fisik semata. Sesungguhnya mereka masih memiliki kemerdekaan untuk terus berkarya.

Halini dibuktikan dengan  bentuk pengabdian dari para napi seperti menjadi pasukan merah putih dalam peringatan HUT RI di lapas lapas dan pembangunan beberapa fasilitaa umum disekitar mereka. Hal ini tentunya harus di respon positif oleh semua pihak agar mereka tumbuj semangat menjadi lebih baik. Oleh karena itu pemerintah memberikan apresiasi kepada para warga binaan yang telah mengikuti pembinaan dengan baik  berupa pemberian remisi. Remisi merupakan hak mendapatkan pengurangan masa tahanan sesuai dengan UU no. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan.

Remisi merupakan sarana hukum yang penting dalam mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan.Remisi merupakan bentuk apresiasi kepada warga binaan yang telah berupaya memperbaiki diri tercermin dalam sikap, disiplin dan dinamis. Tolak ukur pemberian remisi bukan pada latar belakang kasusnya namun lebih ditekankan pada sikap dan perilaku warga binaan. Jadi dapat dikatakan remisi merupakan alat untuk memodifikasi warga binaan untuk menjadi lebih baik.

Pemberian remisi kini diatur oleh peraturan menteri hukum dan HAM no. 3 tahun 2018.  Memiliki mekanisme yang transparan dan berbasis tehnologi, digitalitalisasi merupakan upaya untuk memangkas proses birokrasi berbelit yang sarat dengan upaya transaksional.

Proses ini juga akan membuka peluang bagi masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan terhadap pemberian remisi agar berjalan transparan dan akuntabel.

Saat ini pemasyarakatan sedang membuat terobosan untuk mengatasi berbagai masalah yang berulang-ulang dan hampir menjadi layen. yakni revitalisasi sistem pemasyarakatan sebagai bagian sistem peradilan pidana. Kedepan lapas akan mempunyai sistem maximum security, medium dan minimum security sebagai gradasi bentuk pembinaan dan pengamanan. Dengan konsep ini kedepan pembinaan kepada warga binaan tidak tergantung pada waktu namun pada perubahan tingkah laku mereka. Hal ini sebagai upaya untuk mengatasi over kapasitas di setiap lapas. Dalam sambutannya Menteri  Hukum dan HAM  juga menyampaikan terimakasih kepada pemerintah daerah yang telah membantu melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pembimbingan kepada warga binaan di daerah.

Wabup Soedjarno mengajak seluruh hadirin untuk menjalankan apa yang menjadi amanah menteri hukum dan HAM. “Mari kita bersama-sama menjalankan apa yang menjadi amanah menteri Hukum dan HAM demi tercapainya tujuan yang ada, “pesan wabup di akhir sambutannya.

Sementara itu kepala rutan Ponorogo berharap dengan diterapkan sistem digitalisasi, maka semua lebih mudah dan transparan. “Alhamdulilah sekarang semua lebih mudah dan transparan dalam hal pembinaan napi di lapas menuju masyarakat adil sejahtera. Dan pemerintah mengambil kebijakan cuti bersyarat (CB) dan bebas bersyarat (BB) sebagai upaya untuk mengurangi over kapaaitas di rutan, “terang Hendro Susilo Nugroho kepala rutan Ponorogo. Lebihlanjut Hendro mengatakan bahwa saat ini ada 228 napi yang menghuni rutan Ponorogo, dimana 87% masih berstatus tahanan. Dari pengajuan 43 napi untuk mendapat remisi semua disetujui dengan 3 orang bebas langsung. (any)

Suka Artikel ini, Bagikan!
  • Twitter
  • Facebook

Komentar

©2015 Kompoz is version 4.0 Powered by Wordpress beautified by Dewaz. All Rights Reserved.