Home / Pacitan

Selasa, 7 April 2020 - 07:44 WIB

APDP Ancam Laporkan Bawaslu Pacitan ke Pengadilan KIP

Reporter : Danur Suprapto

PACITAN,- Aliansi Pengawal Demokrasi Pacitan (APDP) ada yang terdiri dari OKP se-kabupaten Pacitan GMNI, HMI, PMII, IMM, Pemuda Muhamidiyah, Pacitan Institute, ICP, geruduk Bawaslu kabupaten Pacitan, Pada Senin 6 April 2020.

Adapun kegiatan dilakukan audiensi guna meminta kejelasan terkait temuan dugaan pelanggaran selama proses tahapan PILKADA yang seolah – olah tertutup

Bung Tonis Ketua Aliansi sekaligus Pengurus Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menegaskan” Dengan dugaan kejangalan ini maka sudah menjadi keharusan bahwa seluruh lapisan masyarakat harus turut aktif berperan dalam pengawalan demokrasi, dengan harapan proses demokrasi dapat berjalan sesuai dengan Amanah Undang-undang, ini jaman nya transparansi bukan jaman batu” Papar Tonis

“Saya mengapresiasi upaya Bawaslu kabupaten Pacitan lakukan menangani beberapa temuan pelanggaran, namun sangat disayangkan ada banyak temuan pelanggaran yang menguap begitu saja tidak ada transparansi, Ada apa ini ? “tanya Tonis

Padahal Bawaslu wajib memberikan jaminan kepada publik untuk mendapatkan informasi sebagaimana yang tertuang dalam pasal 2 dan pasal 3 UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik”. Ungkap Muhamad tonis dzikrullah selaku ketua Aliansi.

Selain itu, Syahri yang merupakan sekertaris Aliansi mengatakan bahwa, BAWASLU kurang serius dalam menindak temuan pelanggaran. “Banyak temuan dugaan pelanggaran yang tidak jelas ujungnya, merupakan ketidak seriusan BAWASLU dalam menangani temuan pelanggaran. Temuan dugaan Pelanggaran disiplin dan netralitas ASN yang dulu sempat menghebohkan, nyatanya sekarang juga tidak ada kabarnya lagi”. Ucap syahri yang merupakan Ketua PMII Pacitan

Audiensi berjalan dengan alot, tujuan daripada audiensi adalah keterbukaan informasi mengenai hasil-hasil penanganan dugaan pelanggaran selama tahapan PILKADA 2020.

Massa juga mendesak pihak BAWASLU untuk memberikan salinan data/hasil kajian dugaan pelanggaran, dengan merujuk pada beberapa undang-undang yang ada terkait keterbukaan informasi publik, kami meminta BAWASLU Pacitan memberikan salinan dokumen hasil kajian dugaan pelanggaran.

Namun Upaya kami di bantah dengan PUTUSAN BAWASLU yg menjelaskan bahwa ada beberapa informasi yang memang tidak bisa di jadikan konsumsi publik oleh Bawaslu , Kalau hal ini tidak di indahkan kami akan mengandeng Profesional di bidang hukum untuk meneruskan ke Pengadilan.

Mendengar bantahan tersebut, Massa berkesimpulan bahwa BAWASLU Pacitan tidak paham dengan hierarki Hukum, “alasan penolakan permohonan oleh BAWASLU dengan alasan “PUTUSAN BAWASLU” menurut saya menunjukan ketidak mampuan BAWASLU dalam memahami Hirarki Undang-Undang.

Apapun alasannya, Undang-Undang semestinya tidak bisa dibantah hanya dengan PUTUSAN BAWASLU. perjuangan belum selesai, kami akan terus berupaya semaksimal mungkin untuk mengawal hal ini. Papar muhamad tonis dzikrulah ke Media. (*)

Berita ini telah dibaca 79 kali

Share :

Baca Juga

Cepat, Rapat Pleno Pengambilan Nomor di KPU Pasangan Cabup-Cawabup Pacitan
Maling Diduga Sambangi RSUD Pacitan
Aji-Gagarin Dapat Rekom Demokrat, Pilkada Pacitan Bakal Ada Bumbung Kosong?
Peresmian Pojok Pengawasan dan PPID Bawaslu Kabupaten Pacitan
GMNI Jatim Kawal Rencana Pembangunan Ekonomi di Zona Gerbang Kertosusilo
BPH Migas Bersama Anggota DPR RI Sartono Adakan Sosialisasi Tugas Fungsi
Indrata Nur Bayu Aji, Optimis Kantongi Rekom
Launching Wisata Tangguh ; Watu Karung Tinggal Tunggu Aba-aba