Home / Madiun

Selasa, 28 Juli 2020 - 09:27 WIB

Bansos Bulakrejo Belum “Clear”

Reporter  :  Salem

Madiun, beritajurnal.com – Fakta baru terungkap terkait keruwetan program bantuan sosial (Bansos) di Desa Bulakrejo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, dinyatakan belum Clear oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kabupatej Madiun.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang (Kabid) Rehabilitasi Sosial, Agung Budiarto, bahwa secara yuridis formal program Bansos di Desa Bulakrejo belum Clear, karena Kepala Desa Bulakrejo belum menyerahkan berita acara Bansos.

“Secara yuridis formal saya katakan belum Clear. Karena dari 12 wilayah penerima Bansos, Desa Bulakrejo belum membuat berita acara Bansos yang semestinya sudah diserahkan ke Dinas Sosial,” Kata Agung Budiarto, Senin (27/7/2020).

Menurut Agung, keterlambatan penyerahan berita acara Bansos yang sudah diterimakan secara simbolis kepada warga pada 17 Juli kemarin dipicu adanya polemik antara kepala desa dan BPD Bulakrejo, terkait pencoretan nama penerima Bansos.

“Sudah saya konfirmasi dan kepala desa mengakui tidak berkomunikasi dengan BPD. Sementara sebagai Lembaga, BPD merasa tidak “diuwongne” (dianggap). Tapi perkara tersebut sudah dimediasi oleh pihak kecamatan dan hasilnya bagus,” Tuturnya.

Lebih lanjut, Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Madiun, ini menyangkal telah memberi saran menghapus nama penerima Bansos sesuai SK Bupati Madiun. Namun Ia mengakui untuk melakukan verifikasi agar tidak terjadi tumpang tindih data penerima Bansos.

“Acuanya adalah surat edaran KPK agar tidak terjadi tumpang tindih data penerima Bansos dan benar benar tepat sasaran,” Ujar Agung Budiarto.

Sementara mekanisme verifikasi data penerima Bansos, menurutnya harus melalui beberapa tahapan dan melakukan musyawarah yang melibatkan semua unsur dan lembaga desa serta dituangkan dalam berita acara program Bansos yang dilaksanakan.

Dan berita acara itu harus ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD),” Terangnya.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah 65 penerima Bansos program Bhakti Sosial Terpadu (BST) SK Bupati Madiun diduga coret dan diganti oleh Kades Bulakrejo atas saran dari Dinas Sosial Kabupaten Madiun dan tanpa sepengetahuan BPD.

“Karena Bulakrejo suasananya masih panas pasca Pilkades. Dan Kades beranggapan beberapa anggota BPD merupakan pendukung rivalnya,” Pungkasnya. (lem)

Berita ini telah dibaca 47 kali

Share :

Baca Juga

5 Pengedar Pil Double L Diringkus, Satu Diantaranya Jaringan Lapas
Cegah Kasus Pandemi Covid – 19 Korem 081/DSJ Kerahkan 2.488 Personil TNI
Polisi Berkuda Datangi Pengunjung Pasar yang Tak Bermasker
Kerjasama dengan PT Pos Indonesia Kabupaten Madiun Luncurkan Layanan Antar Dokumen Kependudukan
Deklarasi Damai 11 Perguruan Silat se Kota Madiun
Masa Libur Pergantian Tahun Baru 24 KA Reguler yang Dibatalkan Dioperasikan
Gebrak Masker, 10 Ribu Masker Untuk Memutus Rantai Penyebran Covid – 19 di Kabupaten Madiun
Upacara HUT Ke – 75 RI di Kota Madiun Berjalan Khidmat Ditengah Pandemi Covid – 19