Madiun /  -

Cegah Gratifikasi Pemkot Madiun Undang KPK

April 26th, 2017 | Posted in Madiun | |
2017-09-23 21:34

Madiun, JURNAL – Surat edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor: B.1341/01-13/03/2017, tentang pedoman dan batasan gratifikasi terhadap pejabat dan pegawai negara, menjadi inisiatif Pemkot Madiun untuk melakukan sosialisasi dan peyampaian secara langsung kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkup Pemkot Madiun.

Wakil Walikota Madiun, Sugeng Rismianto saat memberi sambutan sosialisasi gratifikasi

“Kita sengaja mengundang Direktur Gratifikasi KPK, Giri Suprapdiono, sebagai narasumber untuk menyampaikan informasi ini secara langsung kepada stakeholder yang ada di Kota Madiun,”kata Wakil Wali Kota Madiun, Sugeng Rismiyanto, Selasa (25/4).

Acara yang dikemas rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah, digelar di Gedung Diklat, Kota Madiun, Selasa (25/4), yang dihadiri Wakil Walikota Madiun, Sekda Kota Madiun, Ketua DPRD Kota Madiun, Kajari Madiun, Kapolresta Madiun, Dandim Madiun, Kepala SKPD, Inspektorat, Camat, Lurah, Kepala Sekolah, serta Ketua Komite Sekolah.

“Saya berharap dengan penjelasan secara langsung dari KPK, semua pegawai negara dan pejabat dapat memahami tentang aturan didalam Undang-Undang (UU) nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor dan UU Nomor 5/2014 tentang ASN. Dan tidak was-was dalam menjalankan tugas yang bisa berdampak keterlambatan pelaksanaan program,” terangnya.

foto bersama Direktur Gratifikasi KPK, Giri Supradiono

Sementara, Direktur Gratifikasi KPK, Giri Suprapdiono mengungkapkan, penyelenggara negara wajib menolak pemberian gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya yang diberikan secara langsung. Bahkan Giri Suprapdiono menyarankan agar penerima melapor ke KPK paling lambat 30 hari sejak penerimaan atau melapor ke UPG di instansi masing-masing paling lambat 7 hari.

Diketahui dalam surat edaran KPK yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi RI, Mahkamah Agung RI, Ketua MPR RI/DPR RI/DPD RI, Pimpinan Lembaga Negara/ Komisi Negara RI, Jaksa Agung RI, Panglima TNI, Kapolri, Menteri Kabinet Kerja, Kepala Lembaga Pemerintahan Non Kementerian, Gubernur/Bupati/Walikota, Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, Pimpinan Lembaga Non Struktural dan direksi BUMN/BUMD se-Indonesia, berisi Sembilan point.

Giri juga menyampaikan perlunya membangun budaya anti gratifikasi dengan cara pengendalian gratifikasi yang merupakan bagian dari salah satu upaya pembangunan suatu sistem pencegahan korupsi. Sistem tersebut bertujuan mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel lewat kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif baik pemerintah, dunia usaha, serta masyarakat.

“Dibutuhkan komitmen pengendalian gratifikasi oleh pimpinan instansi secara tertulis sebagai tahapan penerapan pengendalian gratifikasi. Dan 9 program percepatan birokrasi dan fokusnya adalah peningkatan kesejahteraan pegawai negeri. untuk menekan praktek gratifikasi,”pun.gkasnya.(ADV/Lim).

Suka Artikel ini, Bagikan!
  • Twitter
  • Facebook

Komentar

©2015 Kompoz is version 4.0 Powered by Wordpress beautified by Dewaz. All Rights Reserved.