Home / Hukum

Kamis, 15 Februari 2018 - 16:52 WIB

Dewan Pers : UU MD3 Ancam Kebebasan Pers

Revisi Undang-undang MD3 menuai kritik dari masyarakat termasuk dari kalangan pers. Ada beberapa pasal di dalam UU MD3 yang dianggap mengancam kebebasan pers.

Pada pasal 122 huruf UU MD3 berbunyi, “Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bertugas mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR”.

“Saya juga bingung ini ada UU MD3 yang sebetulnya hanya mengikat di internal DPR tidak boleh kan dia mengatur TNI Polri, termasuk wartawan. ini kok bisa mengancam pihak luar di DPR?” kata Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo di kantor Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (15/2/2018).

Menurutnya, pasal tersebut dianggap bermasalah. Yosep malah mempertanyakan proses pembuatan UU MD3 soal pemahaman tim penyusun soal kemerdekaan pers,termasuk soal naskah UU yang seharusnya dibuat.

“Karena kalau ada UU lain yang sudah spesifik mengatur, tidak boleh ada UU baru, karena nanti akan muncul dua UU yang posisinya setara tapi isinya bertentengan,” terangnya.

Dikatakannya, pasal tersebut juga rentan akan gugatan masyarakat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ditambahkannya, hal yang sama juga terjadi di RUU KUHP yang juga dianggap berpotensi mengganggu kebebasan pers.

“Nah masalahnya adalah pembahasan RUU KHUP ini putus-sambung, putus sambung timbul tenggelam, saya ingat 2015 muncul koalisi anti-RUUKUHP ada AJI yang terlibat di sana, ada dewan pers, ada Komnas HAM ada Elsam sudah menghasilkan banyak buku terkait RUU KUHP,” terangnya,

“Yang terakhir tahun lalu masih sekitar 1.200 pasal, tahun ini kalau kita lihat 900 pasal, nah kita tidak tahu pasal yang lenyap itu pasal apa saja, lalu juga kritik terhadap kemerdekaan pers itu sudah diakomodasi apa tidak? Kita tidak tahu,” tutupnya.   (sumber : detik.com)

Share :

Baca Juga

Hukum

Pungli Disetor ke Bupati Jombang Agar jadi Kadinkes Definitif

Hukum

Akun Penghina Jokowi Mumi Terancam Ditahan Polisi

Hukum

Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kematian Pekerja Pemilu 2019 *)

Hukum

Selain di Madiun, Densus Tangkap Terduga Teroris di Nganjuk

Hukum

Mantan Wabup Ida Divonis 1,5 Tahun hanya Tahanan Kota