Madiun /  -

Dinas Perhubungan Akui Pengelolaan Parkir Belum Tertata

April 19th, 2017 | Posted in Madiun | |
2017-08-19 03:42

“Dinas Perhubungan Akui Pengelolaan Regulasi Parkir Belum Tertata. Dan saya sangat berterima kasih kepada masyarakat yang telah memanfaatkan lahan dan membantu petugas parkir”

Madiun, Jurnal – Masalah parkir di kabupaten Madiun, menjadi polemik dan meresahkan masyarakat. Pengelolaan parkir di Pasar Baru (Pasar Sayur) Mejayan misalnya, karena tidak ada petunjuk area dan jadwal tugas parkir yang jelas berdampak tumpang tindih juru parkir. Pada waktu yang sama di satu area parkir ada hingga tiga juru parkir dari Dinas Perhubungan dan petugas parkir pasar baru serta karang taruna.

suasana parkir alon-alon Mejayan, Madiun, Pengunjung dibebani biaya parkir

“Dari pada gontok gontokan akhirnya saya memilih ikut membantu petugas parkir pasar sayur yang juga mengelola parkir yang areanya dari sebelah pintu ke barat,” kata Eko, juru parkir Dinas Perhubungan kabupaten Madiun.

Selain di pasar sayur, carut marut pengeloaan dan biaya parkir alon alon Mejayan juga membuat pengunjung tidak nyaman dengan biaya parkir dari 5000 hingga 10,000 per kendaraan. “Ya mas, beberapa waktu lalu biaya parkir disini 5000 untuk sepeda motor dan mobil 10,000, apalagi kalau malam Minggu atau saat ada event” ujar salah satu pengunjung alon alon Mejayan.

Begitu juga dengan puluhan pedagang kaki lima yang berjualan disekitaran alon alon Mejayan, kabupaten Madiun. Pedagang mengaku harus menyetor upeti secara rutin kepada oknum yang mengaku dari salah satu ormas yang mengelola alon alon Mejayan. “Itu rutin dan katanya untuk uang keamanan mas. Dan besarnya bervareasi hingga ratusan ribu rupiah mas. Bahkan saat ada event semua kendaraan di stop dan diarahkan parkir didalam area Puspem,” terang pedagang kaki lima di alon alon Mejayan.

Sementara Kepala Dinas Perhubungan kabupaten Madiun, Kurnia A, saat di pendopo muda graha kabupaten Madiun, mengakui hingga saat ini masalah parkir di kabupaten Madiun memang belum tertata dengan baik. 80 juru parkir Dinas Perhubungan yang mendapat SK bupati hanya berwenang mengelola parkir tepi jalan umum yang sudah diatur regulasinya oleh pemerintah daerah kabupaten Madiun.

“Saat ini yang dimiliki pemerintah kabupaten Madiun hanya sebatas regulasi restribusi parkir tepi jalan umum dan regulasi lainya belum ada. Sedang ruas parkir dan penitipan memang belum masuk dalam kategori penataan tupoksi yang diatur pemerintah daerah. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat yang membantu penataan parkir diarea Alon Alon Mejayan” Ungkap Kurnia, saat dikonfirmasi di Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun.

Dia juga mengatakan, meningkatnya pertumbuhan tata pemerintahan dan aktivitas masyarakat dalam dua tahun terakhir khusunya di pusat pemerintahan Mejayan kabupaten Madiun, dimanfaatkan oleh warga untuk mengelola jasa parkir dan penitipan. Banyaknya event di alon alon dan RTH atau biasa disebut Taman Kota Mejayan Asti, mendatangkan konsentrasi massa dan mendatangkan rejeki bagi masyarakat lainya.

Namun begitu Kurnia menegaskan akan segera membahas dengan instansi terkait sehingga ada komunikasi lebih lanjut tentang penataan parkir di kabupaten Madiun. Seperti yang diberitakan, carut marut penataan parkir berimbas pada juru parkir Dinas Perhubungan yang terbebani dan melakukan penyetoran wajib kepada dua OPD. Disisi lain, masyarakat dan puluhan pedagang di Alon Alon Mejayan merasa resah dengan pungutan rutin yang dilakukan oknum yang mengatas namakan dari salah satu ormas di kabupaten Madiun.(Lim)

Suka Artikel ini, Bagikan!
  • Twitter
  • Facebook

Komentar

©2015 Kompoz is version 4.0 Powered by Wordpress beautified by Dewaz. All Rights Reserved.