Home / Madiun

Kamis, 14 November 2019 - 11:43 WIB

DPRD Kabupaten Madiun Gelar Rapat Paripurna Mendengar Jawaban Bupati Madiun Atas PU Fraksi Fraksi DPRD

Reporter : Salem

MADIUN, – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Madiun dalam rangka membahas rancangan peraturan daerah (Raperda) Kabupaten Madiun non APBD dengan agenda mendengar jawaban Bupati Madiun atas pandangan umum fraksi fraksi DPRD Kabupaten Madiun dan jawaban DPRD Kabupaten Madiun atas pendapat Bupati Madiun dalam rangka pembahasan Raperda inisiatif, Rabu (13/11/2019).

Pada kesempatan itu, Bupati Madiun melalui Wakil Bupati Madiun, Hari Wuryanto, sangat memberikan apresiasi terhadap anggota DPRD yang telah menyampaikan pandangan umum sebagai tahapan pembahasan terhadap dua (2) rancangan peraturan daerah Kabupaten Madiun dan pembahasan Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Madiun sehingga ada kesamaan pandangan dalam tahapan pembahasan berikutnya.

Pertama terkait luasan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 21.587.4 Ha, tetap dipertahankan. Luasan LP2B wilayah Kabupaten Madiun tidak mengalami perubahan karena hal tersebut sedah sesuai dan selaras dengan penetapan Perda tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Madiun. “Jawaban ini sekaligus menjawab saran dan pertanyaan dari fraksi PKB dan fraksi Partai Nasdem,” Kata Hari Wuryanto, Rabu (13/11/2019).

Pemerintah daerah melalui dinas terkait akan selalu mencari terobosan yang inovatif agar mampu menghidupkan kembali lahan kurang produktif guna meningkatkan perekonomian para petani dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan tegulasi yang ada. “Ketiga, Subtansi LP2B yang diatur dalam rancangan peraturan daerah berbeda secara menyeluruh dari ketentuan yang ada pada umumnya,” Lanjutnya.

Keempat, pemerintah Kabupaten Madiun akan lebih masif mensosialisasikan regulasi yang mengatur tentang lahan masyarakat sehingga tidak terjadi konflik dan akan memaksimalkan fungsi website jaringan dokumentasi dan informasi hukum dengan maksut agar calon investor dapat mengetahui kawasan untuk pengembangan investasi di Kabupaten Madiun.

Selanjutnya, LP2B merupakan amanah Undang Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang sudah ditindaklanjuti oleh beberapa regulasiterkait aturan pelaksanaanya, baik yang mengatur penetapan dan alih fungsi, insentif, sistem informasi dan pembiayaan LP2B.

Keenam, setelah terbitnya Perda Nomor 1 tahun 2014 tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan maka ditindaklanjuti dengan identifikasi Persil diseluruh wilayah Kabupaten Madiun secara bertahap. “Hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran yang ada. Prlaksanaan Persil sudah mencapai 178 Desa/Kelurahan dan sisanya akan dilaksanakan pada tahun 2020,” Pungkas Wakil Bupati Madiun.(lem/adv)

Berita ini telah dibaca 59 kali

Share :

Baca Juga

Bansos Bulakrejo Belum “Clear”
Pencoretan 56 Nama Penerima Bantuan BST Desa Bulakrejo Diduga Tanpa Sepengetahuan BPD
Mengaku Kasat Narkoba, Warga Kedunggalar Peras Uang dan Setubuhi Bunga
30 Orang Ditetapkan Sebagai Tersangka Satu Diantaranya Masih Dibawah Umur
Tukang Becak dan Pengemudi Ojol dapat Ratusan Masker Gratis
HUT Bhayangkara Ke – 74 Polres Madiun Kota Bagikan SIM Gratis Dan Luncurkan Motor Tangguh Semeru
Dukung Pendidikan PT PLN Unit Madiun Serahkan Bantuan CSR Ke KB Nurul Ulum Nganjuk
Jumlah Positif Corona Bertambah, Bupati Peringatkan Warga Tidak Mudik