Home / Madiun

Kamis, 25 November 2021 - 04:09 WIB

Peran Aktif Komisi Irigasi dalam Peningkatan Operasionalisasi Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Kabupaten Madiun

Siasana

Siasana

Reporter : Dimas Salem

Madiun, beritajurnal.com – Peran Komisi Irigasi (KOMIR) sesuai yang diamanahkan dalam Permen PU Nomor 17 Tahun 2015 menduduki peran sangat penting sebagai Komisi yang setrategis mewujudkan Program IPDMIP (Integrated Participatory Development And Management of Irigation Project) di Kabupaten Madiun Tahun 2021.

IPDMIP senndiri merupakan program Integrasi Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif keberlanjutan yang mendorong perbaikan operasional, pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur sistem irigasi dan meningkatnya pendapatan pertanian beririgasi.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Bappeda Kabupaten Madiun, Kurnia Aminulloh saat digelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) peningkatan operasionalisasi kelembagaan pengelolaan irigasi bagi anggota KOMIR. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Madiun di Kota Salatiga, Jawa Tengah pada 7 – 9 Oktober 2021.

“Keberadaan KOMIR sangat dibutuhkan didalam menjalan program IPDMIP untuk mewujudkan pengelolaan sistem irigasi yang efektif, efisien dan berkelanjutan serta meningkatkan kemampuan kelembagaan melalui proses pemberdayaan,” Kata Kurnia Aminulloh.

Kepala Bappeda Kabupaten Madiun, mengungkapkan, Program IPDMIP yang sudah berjalan sejak 2018 dan yang akan berakhir tahun 2022 merupakan program partisipasif yang didanai dari Pinjaman Asian Development Bank (ADB) dan International Fund for Agricultural Development (IFAD) serta direncanakan berlokasi pada 16 Provinsi dan 74 Kabupaten, salah satunya Kabupaten Madiun.

 

Dengan mekanisme On Granting (hibah dari pemerintah pusat ke daerah) yaitu dengan sistem pembayaran awal oleh APBD dan selanjutnya dengan proses reinbursement penggantian dari pusat yang akan ditransfer langsung ke kas daerah dari DJPK Kemenkeu sebagai pengganti pengeluaran dana dari kas daerah.

“Program IPDMIP ini salah satu komponennya adalah penguatan kelembagaan dan sistem irigasi pertanian yang berkelanjutan dengan sub komponen Reorganisasi dan penguatan komisi irigasi. Reorganisasi tersebut dengan mendorong keterlibatan perempuan sebanyak 20 persen sebagai pengurus, “Ungkapnya.

Menurutnya, penguatan KOMIR mampu meningkatkan kemampuan pengelola irigasi bagi petani pemakai air dan penerima manfaat irigasi lainnya dalam melaksanakan pengelolaan irigasi secara efektif, efisien, dan berkelanjutan yang melibatkan partisipasi masyarakat yang dilaksanakan melalui proses pemberdayaan.

“KOMIR merupakan bagian dari proses untuk pemberdayaan dan penguatan kapasitas kelembagaan pengelolaan irigasi. Sesuai dengan Permen PU Nomor 17 tahun 2015, keberadaan KOMIR pada daerah sangat diperlukan sebagai lembaga koordinasi dan komunikasi dalam implementasi kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipasif,” Terang Kurnia.

Lebih lanjut Dia menjelaskan, tugas Komisi Irigasi sesuai Permen PU 17/PRT/M/2015 yaitu, pertama Peningkatan Jaringan Irigasi yaitu memberikan masukan dan pertimbangan untuk kegiatan peningkatan jaringan irigasi pada daerah irigasi.

Kedua, Pengelolaan Jaringan Irigasi yaitu mengkoordinasikan dan memadukan perencanaan pembiayaan operasi dan pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang disusun oleh Dinas Teknis serta memberikan pertimbangan atas kontrol sosial yang dilakukan oleh perkumpulan petani pemakai air terhadap pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder.

Ketiga, Pengelolaan Aset Irigasi yaitu memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi; dan memberikan pertimbangan dalam rangka penetapan penghapusan aset jaringan irigasi oleh gubernur atau bupati/walikota.

Keempat, Pengaturan Air Irigasi yaitu memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan dan peningkatan jaringan irigasi, memberikan masukan kepada gubernur atau bupati/walikota atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan.

“Termasuk memberi pertimbangan kepada gubernur atau bupati/walikota atas penetapan prioritas penyediaan air irigasi dalam mengupayakan keandalan ketersediaan air irigasi, pengendalian, dan perbaikan mutu air irigasi, membahas dan menyepakati rencana tahunan kebutuhan air irigasi yang diusulkan oleh perkumpulan petani pemakai air dan disusun oleh dinas teknis yang membidangi irigasi, untuk disampaikan kerapat dewan sumber daya air provinsi,” Jelasnya.

Kegiatan Bimtek yang dilaksanakan tersebut dibuka oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan Kabupaten Madiun, serta narasumber dari Konsultan ISAI Jawa Timur dan Bappeprop Jatim, yang bertujuan memberikan wawasan dan peningkatan SDM kepada anggota KOMIR Kabupaten Madiun sehingga mampu menjalankan tugas dengan baik dan memberikan peningkatan pada pengelolaan sistem irigasi.(lem/adv)

Share :

Baca Juga

Madiun

Tukang Becak dan Pengemudi Ojol dapat Ratusan Masker Gratis

Madiun

Aliansi Jurnalis Madiun Kecam Arogansi Aparat Terhadap Wartawan

Madiun

Peringatan HUT RI Tahun 2018, Sebanyak 387 Narapidana Di Madiun Mendapat Remisi

Madiun

Bangun Pasar Desa Dorong Pertumbuhan Ekonomi Warga Kenongorejo

Madiun

Balon Udara Bahayakan Penerbangan

Madiun

LEMKAPI Beri Penghargaan Promoter Reward Kepada Anggota Brimob Polda Jatim

Madiun

Antisipasi Gangguan Keamanan 100 Polisi Latihan Menembak

Madiun

Rekonsiliasi dan Evaluasi Capaian Target PBB – P2 100 Persen