Home / Hukum

Sabtu, 13 Juli 2019 - 11:19 WIB

Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kematian Pekerja Pemilu 2019 *)

*) Penulis Oleh : Danur Suprapto,S.H

PRATIKSI HUKUM (LBH-CINTA KEADILAN SEMESTA)

 

Pemilu dilaksanakan secara serentak pada Tanggal 17 april 2019 yang tersebar dengan jumlah pemilih yang ditetapkan dalam DPThp3 192.866.254 ,yang terdiri dari jumlah pemilih dalam negeri 190.777.969 dan pemilih luar negeri sebanyak 2.086.285 pemilih, Sedangkan Jumlah Tempat pemunggutan suara (TPS) sebanyak 810.329 TPS dari jumlah semula 809.500, Penambahan tempat pemunggutan suara tersebut merupakan tindak lanjut Putusan mahkamah Kontitusi (MK) ,yang di bahas dalam rapat Pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut berdasarkan berita acara yang dikirim 34 provinsi. Data komisi pemilihan Umum (KPU) awalnya pada hari Khamis (25/4) terdapat sebanyak 225 Petugas KPPS meninggal dunia dan yang turut mengalami sakit sebanyak 1.470 orang total keseluruhanya antara petugas yang meningal dan sakit dengan jumlah 1.470 orang

Data KPU meningkat hingga per Sabtu (4/Mei/2019) pukul 16.00 WIB, jumlah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal sebanyak 440 orang. Sementara petugas yang sakit 3.788 orang.kemudian pada (15/mei/2019) naik menjadi 486 Petugas KPPS yang meninggal, dan jumlah menderita sakit sebanyak 4.849 orang. Hingga Ditetapkan Data Kementerian Kesehatan melalui dinas kesehatan tiap provinsi mencatat petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang sakit sudah mencapai 11.239 orang dan korban meninggal 527 jiwa sampai per (15 /mei /2019),

Kematian tidak lazim Meninggalnya ratusan petugas KPPS pada Pemilu 2019 bisa dianggap sebagai kejadian yang di luar batas kewajaran, Bahkan beberapa kalangan mengangap meninggalnya ratusan petugas KPPS itu sebagai tragedi kemanusian,seperti yang diungkapkan Pembina Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN), Wibisono dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (4/5/2019).Bahkan Pembina LPKAN ini meminta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas peristiwa tersebut.

Dilain pihak pengamat hukum dan politik, Mr Khan yang di langsir KABAR TODAY (8 /Mei /2019) mengatakan bahwa meninggalnya ratusan korban jiwa bukanlah yang hal sepele. Menurutnya, peristiwa tersebut sebagai pembunuhan massal karena jumlahnya lebih banyak dari korban kerusuhan 1998, kematian itu ada yang disebut wajar dan tidak wajar. Dalam ilmu hukum, kematian yang tidak wajar disebut *“Inconvenienter Mortem“*. Kematian yang tidak wajar harus diselidiki penyebabnya secara terperinci atau detail agar dapat menemukan penyebab yang sesungguhnya, apakah disebabkan karena kelelahan, karena riwayat penyakit sebelumnya atau ketidak tahanan faktor fisik yang bekerja berkelanjutan.

Dari Sisi Pisokologis , Disampaikan Oleh Psikologis Pamela anggia Dewi Melalui KOMPAS.com pada (26/04/19) Tingkat stress yang dialami Petugas KPPS cukup tinggi, akumulasi tekanan terjadi saat proses pemunggutan suara , terjadi karena beberapa faktor diantaranya mulai dari persiapan surat suara, Penghitungan suara, hingga pengantaran kotak suara ke tingkat kelurahan “Misal ada ratusan surat suara,ketika dihitung, petugas butuh waktu satu menit, misalkan ada 1.000 surat suara berarti ada 1.000 menit dan itu membutuhkan beberapa jam, Itu baru urat suara saja belum penghitungan, dan pada saat mengantarkan ke tingkat kelurahan diperlukan waktu.

.
Tidak dipekerjakan hingga larut waktu , tidak berlebihan terus menerus misalnya bekerja dari pagi hari sampai pagi hari berikutnya , para petugas maupun pekerja pelaksana pemilu lebih dimanusiakan , asas manfaat bisa dituangkan dalam penyempurnaan UU No 07 tahun 2017 tentang pemilu, atau dibuatnya Undang –undang baru serta peraturan pelaksana pemilu kedepan secara komprehensip , dibuat secara jelas tidak banyak tapsir bisa mengakomidir keseluruhan secara baik dan benar.Bahwa mengenai proses rekruitmen trutama usia hanya mempersyaratkan minimal 17 ( Tujuh belas tahun) sebagaimana Pasal 36 huruf b PKPU Nomor 36 tahun 2018, sedangkan batas usia maksimal tidak diatur dengan demikian situasi ini menjadi salah satu faktor kerentanan terhadap penyelengara sebab usia rata – rata yang meninggal dunia dari data Komnas HAM Republik Indonesia berumur di atas 40 (empat Puluh) tahun

Disisi lain dari faktor kelalaian dengan menurunkan standar regulasi persyaratan KPPS tentang syarat mampu secara jasmani dan rohani serta babas dari penyalahgunaan narkoba dari yang semula berdasarkan hasil pemeriksaan rumah sakit atau puskesmas bisa di ganti dengan surat peryataan dari yang bersangkutan, sebagaimana ketentuan pasal 72 huruf g UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, jo Pasal 36ayat (1) huruf g PKPU Nomor 36 tahun 2018 mengatur bahwasyarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS adalah”mampu secara jasmani , rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika” Dengan demikian syarat untuk menjadi petugas penyelenggara pemilu adalah orang sehat dinyatakan oleh dokter. Akan tetapi Secara faktual, rata –rata hanya Surat Keterangan sehat biasa dari Puskemas yang tidak mencantumkan riwayat/resiko kesehatan dari hasil screening terhadap derajat kesehatan.

Di hal yang lain mengenai jam kerja dengan besaran upah yang diberikan kepada petugas PPK,PPS dan KPPS yang belum sesuia dengan jumlah waktu kerja. Kebijakan upah yang diatur dalam undang- undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) tidak mengatur secara tegas persentase kenaikan gaji atau upah karyawan. UU Ketenagakerjaan hanya mengatur kebijakan upah minimum dan beberapa kebijakan upah lainnya, seperti upah kerja lembur, penyimpangan no work no pay, upah masa cuti, bentuk dan cara pembayaran upah, denda dan potongan upah, fasilitas yang diperhitungkan dengan upah, struktur dan skala upah, kebijakan upah untuk pesangon serta kebijakan upah untuk pajak penghasilan.

Kenaikan upah dan penentuan upah di atas upah minimum merupakan domain para pihak untuk memperjanjikan atau mengaturnya, baik dalam perjanjian kerja (PK), peraturan perusahaan (PP) atau perjanjian kerja bersama (PKB). Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang HAM menjamin hak pekerja untuk memperoleh kesejahteraan, yang bunyinya, “Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.” Selain itu, dalam Pasal 88 ayat Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ayat (1) menyatakan, “Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian ayat (2) menyatakan bahwa untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh. Selanjutnya ayat (3) mengatur rinci kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), meliputi: upah minimum, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja karena berhalangan, upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya, upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, bentuk dan cara pembayaran upah dan denda dan potongan upah.

Dalam penyelesaian masalah atas kematian massal pemilu 2019, faktanya tidak diselesaikan di meja pengadilan namun KPU mengajukan uang santunan paling sedikit Rp36 juta untuk meninggal dunia, Untuk sakit sebesar Rp8 juta sampai Rp30 juta. Tergantung kategori sakitnya, berat, sedang atau ringan. Sedangkan Upah yang diterima atas dasar keputusan menteri keuangan yang tertuang dalam surat ketetapan menteri keuangan Nomor S-118/MK/2018 disebutkan “Ketua KPPS mendapat bayaran sebesar Rp 550.000. Jumlah ini menurun dari Pemilu 2009 sebesar Rp 750.000. Pada Pemilu 2014, honor mereka berada di besaran Rp 450.000 sampai Rp 500.000

Berdasarkan PKPU Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, masa kerja penyelenggara pemilu yaitu PPK dan PPS 9 Maret 2018 sampai 16 Juni 2019. Sedangkan KPPS 10 April 2019 sampai 9 Mei 2019 .Jumlah anggota PPK total mencapai 36.005 orang, sedangkan jumlah PPS sebanyak 250.212 orang. Sementara jumlah anggota KPPS sebanyak 7.385.500 orang. besaran honor PPK, PPS, dan KPPS ditentukan berdasar pada Surat Kementerian Keuangan No S-118 /MK.02 / 2016 tanggal 19 Februari 2016.

Dari beberapa kutipan diatas Penulis menelaah secara mendalam terkait indikasi dan dampak hukum yang diakibatkan dengan mengunakan Prinsip hukum *ex factis jus oritur* yang mempunyai makna “Fakta menciptakan hukum” dari berbagai kejadian pemilu 2019 tersebut. Undang –undang pemilu, Peraturan pelaksanaan pemilu dipandang masih lemah diantaranya terutama jaminan kesejahteraan dan jaminan kesehatan sangat minim, di hal lain juga terdapat dugaan pelanggaran pemasangan alat peraga masih tinggi, netralitas pejabat pemerintah masih lemah,iklan kampanye di media massa dan sosial media masih lemah,serta kejangalan-kejangalan laporan dana kampanye banyak terjadi, dimasa mendatang agar bisa disempurnakan lagi, terutama ditambahkan regulasi yang mengatur Jaminan Kesehatan bagi petugas KPPS, jaminan Upah yang layak, masa kerja yang lebih manusiawi ,waktu kerja Petugas KPPS atau pekerja pemilu yang normal sesuai ketahanan fisik manusia secara wajar, diberikan asuransi kerja, santunan kematian dan lain lain.

Dalam kaca mata hukum pidana dapat dipandang melalui teori pidana *Actus reus* sebuah tindak pidana dibangun atas unsur penting objektif/physical yaitu (perbuatan yang melanggar undang-undang pidana) Pasal 170 ayat 1 dan 2 angka 3 dan /atau pasal 359 kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP) sedangkang diayat 2 disebutkan yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 12(dua belas ) tahun jika kekerasan mengakibatkan maut, Sedangkan di pasal 359 KUHP menyebutkan “ barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan oran lain mati, diancam dengan penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun, Adapun dalam undang- undang hak asasi manusia (HAM) pasal 33 ayat 1 dan ayat 2, Dipasal 1 berbunyi “ setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya” .Sedangkan ayat 2 berbunyi “ setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa”.

Hukum diciptakan untuk menjaga keamanan hidup suatu masyarakat. Hukum Pidana adalah hukum yang berhubungan dengan tindakan kriminal dan kejahatan sosial. Berbeda dengan Hukum Perdata yang memungkinkan pihak terdakwa untuk menyelesaikan konflik dengan cara memberikan kompensasi dalam bentuk material, Hukum Pidana mengharuskan pihak terdakwa untuk dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Bila disampaikan dengan bahasa yang lebih sederhana, Hukum Pidana identik dengan hukum penjara, ketika ada perbuatan yang melanggar dan aturan hukum nya sudah ada maka perlu penegakan hukum. Ada adagium berbunyi *Fiat justitia ruat caelum*, artinya” Hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun langit akan runtuh”.Dapat di pandang secara jelas dalam KUHP pasal 1 ayat 1 yaitu azas legalitas *(Nullum delictum noella poena sine praevia lege poenali)*. Asas Legalitas ini terdapat dalam pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau yang biasa disingkat dengan KUHP. Bunyi pasal 1 ayat (1) itu adalah : “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”.

Konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.Dari kaca mata penulis penyelesaian hukum yang muncul atas fakta kematian petugas pemilu 2019 melalui jalan Restorative justice, Keadilan masyarakat Restorativ justice itu sendiri memiliki makna keadilan yang merestorasi, apa yang sebenarnya direstorasi? Di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku.

Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Kenapa hal ini menjadi penting? Karena proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka. Setiap indikasi tindak pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah penegakan hukum yang hanya menjadi jurisdiksi para penegak hukum. Partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting lagi, semuanya hanya bermuara pada putusan pemidanaan atau punishment tanpa melihat esensi.

Berita ini telah dibaca 169 kali

Share :

Baca Juga

Akun Penghina Jokowi Mumi Terancam Ditahan Polisi
Selain di Madiun, Densus Tangkap Terduga Teroris di Nganjuk
Dewan Pers : UU MD3 Ancam Kebebasan Pers
Pungli Disetor ke Bupati Jombang Agar jadi Kadinkes Definitif
Mantan Wabup Ida Divonis 1,5 Tahun hanya Tahanan Kota