Home / Madiun

Jumat, 12 Oktober 2018 - 08:24 WIB

Program Sidang Terpadu Permudah Penerbitan Buku Nikah dan Akte Kelahiran

Reporter : Salem

MADIUN, – Dinas Pendudukan Dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil)) Kabupaten Madiun, terus meningkatkan mutu pelayanan dan mempermudah sistem administrasi pembuatan akte kelahiran serta penerbitan kartu keluarga (KK) dan buku nikah.

Hal ini untuk menjawab masih adanya permasalahan yang terjadi di masyarakat saat mengajukan proses penerbitan akte kelahiranp sebelum nikah, nikah siri dan anak angkat. Juga untuk memberi kemudahan bagi petugas registrasi desa dalam menjalankan tugas pendataan dan perekaman dokumen.

Ahmad Sofingi, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Dispendukcapil Kabupaten Madiun

“Karena jika lahir sebelum nikah hanya bisa diterbitkan anak dari ibu. Sementara untuk pasangan suami istri yang nikah siri bisa mengikuti sidang terpadu,” kata Ahmad Sofingi, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Dispendukcapil Kabupaten Madiun, Kamis (11/10/2018).

Dalam rapat koordinasi dengan Koordinator petugas registrasi desa tingkat kecamatan se kabupaten Madiun, Sofingi menjelaskan, penerbitan akte anak bisa dilakukan setelah pasangan suami istri melakukan sidang Isbath di pengadilan agama dan tercetaknya buku nikah.

“Dan untuk mempermudah hal tersebut, Dispendukcapil Kabupaten Madiun akan menggelar sidang terpadu yang akan dilaksanakan secara serentak pada tanggal 23 November 2018 di kantor Dispendukcapil Kabupaten Madiun,” Ungkap Sofingi.

Lebih lanjut Kabid Pelayanan dan Pencatatan Sipil ini menerangkan, sidang terpadu dibuka untuk umum dan pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober, dengan syarat melengkapi surat surat seperti KK KTP, buku nikah (penerbitan akte anak) dan membawa 2 orang saksi.

 

“Sementara untuk biaya pendaftaran sidang terpadu tetap sesuai zona wilayah kisaran mulai 246.000 sampai 416.000,” Terangnya.

Dikesempatan itu, Sofingi berharap kepada petugas registrasi desa untuk segera menyampaikan program sidang terpadu kepada masyarakat. Karena penerbitan buku nikah dan akte kelahiran merupakan dokumen penting yang wajib dimiliki setiap warga negara Indonesia selain kartu tanda penduduk (KTP).

Dalam rapat koordinasi petugas registrasi desa setingkat kecamatan Sofingi juga melaporkan hasil penggalangan dana peduli korban bencana alam gempa dan tsunami di Palu, Sulawesi dari petugas registrasi desa dan kemudian diserahkan ke BPBD kabupaten Madiun yang pengirimannya diberangkatkan langsung oleh Bupati Madiun, Ahmad Dawami.

“Dana yang terkumpul mencapai 11,100 juta dan dibelikan bahan bahan yang dibutuhkan korban Bencana di Palu, Sulawesi. Semuanya murni dari petugas yang peduli kepada korban bencana gempa dan tsunami di Palu, Sulawesi,” Pungkas Ahmad Sofingi.(lem/ad)

Share :

Baca Juga

Madiun

Ada Ruang Pojok Media di Polres Madiun Kota

Madiun

Tekan Kasus Positif, Desa Krandegan Buat Posko Covid 19

Madiun

Nekat Terbangkan Balon Tanpa Awak, 17 Orang Ditangkap Di Kawasan Hutan Jati Lawang

Madiun

Pelaku Curas Asal Jombang Beraksi Di Madiun Ditangkap di Bojonegoro

Madiun

Cegah Gratifikasi Pemkot Madiun Undang KPK

Madiun

Tiga Mobil Terlibat Kecelakaan di Kota Madiun

Madiun

Satu PDP Di Kota Madiun Meninggal, Keluarga Pasien Dikarantina

Madiun

Mantan Sekwan DPRD Kota Madiun Divonis