Home / Madiun

Selasa, 2 Juli 2019 - 13:29 WIB

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Madiun Pengambilan Keputusan Bersama Tentang RAPERDA dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018

Reporter ; Salem

 

MADIUN, – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Madiun dengan agenda pengambilan keputusan bersama pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) dan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan, Senin (1/7/2019) di Gedung DPRD Kabupaten Madiun.

Tim Badan Anggaran DPRD Kabupaten Madiun, Mohammad Sayuti, menyampaikan, Realisasi pendapatan APBD sebesar 1.829.582.126.042,7 apabila dihadapkan pada realisasi belanja sebesar 1.759.824.310.394,63 maka terjadi surplusrealisasi sebesar 69.757.815.648,08. Sedangkan untuk realisasi penerimaan pembiayaan sebesar 114.184.891.727,18. Apabila dihadapkan dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar 11.920.122.706,-.

“Maka diperoleh realisasi pembiayaan netto sebesar 102.264.769.021,18. Dari perhitungan tersebut terdapat SILPA sebesar 172.022.584.669,26.” Papar Sayuti, Senin (1/7/2019).

Secara rinci disampaikan bahwa untuk Anggaran Pendapatan direncanakan sebesar 1.815.737.479.215,80, dan realisasinya sebesar 1.829.582.126.042,71. Dalam hal ini tercapai 100,76%. Sementara untuk anggaran belanja direncanakan sebesar 1.918.456.719.211,98 terealisasi sebesar 1.759.824.310.394,63 atau tercapai sebesar 91,73 %. Dan untuk Pembiyaan direncanakan sebesar 114.657.362.702.18. realisasinya sebesar 114.184.891.727.18, tercapai sebesar 99,59%.

“Sedangkan untuk pengeluaran biaya direncanakan sebesar 11.938.122.706,- realisasinya sebesar 11.920.122.706,- atau tercapai sebesar 99.85 %,” Lanjutnya.

Pimpinan rapat paripurna yang juga Ketua DPRD Kabupaten Madiun usai mendengar laporan Tim Banggar meminta persetujuan secara lisan kepada anggota dalam rapat paripurna. Hal ini sesuai ketentuan pasal 148 ayat 4 huruf a Peraturan DPRD Nomor 32 / 2018 tetntang Tatib DPRD Kabupaten Madiun. Hasilnya, seluruh Pimpinan dan angota DPRD Kabupaten Madiun menyetujui.

“Pimpinan dan anggota sudah menyetujui laporan tersebut, untuk selanjutnya dilaksanakan penandatanganan Naskah Keputusan Bersama.” Kata Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Suwandi.

Sementara Bupati Madiun, Ahmad Dawami menyampaikan bahwa pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2018 telah diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Namun demikian masih ada agenda-agenda yang perlu ditindaklanjuti antara lain terkait hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Jawa Timur, Penyesuaian penggunaan anggaran yang mengarah pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP ), penyelesaian hutang dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

“Semua itu adalah agenda yang harus dicermati bersama dalam upaya mempertahankan opini WTP pada tahun depan,” Ujar Bupati Madiun Ahmad Dawami.

Lebih lanjut dikatakan, terkait SILPA sebesar 172 Milyar, akan dialokasikan pada Perubahan Anggaran Keuangan ( PAK ) tahun 2019 untuk percepatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) ditahun pertama.
“Sedangkan untuk anggaran tahun 2020 tetap diselaraskan dengan program dan kegiatan sesuai RPJMD,” Pungkasnya (lem/ad)

Berita ini telah dibaca 45 kali

Share :

Baca Juga

Kasus Raja Pati di Madiun, Istri Korban Menghilang
Kades Pucangrejo, Sawahan Akhirnya Ditangkap Polisi
Babak Pertama Pertahanan Polres Madiun Jebol
Penghargaan KLA Tahun 2019 Kado Hari Jadi Kabupaten Madiun Ke 451
Taman Selfie Destinasi Wisata Alam Desa Kebonagung
Bawa Kabur Kendaraan, Wage Diringkus Polisi
Kabupaten Madiun Revitalisasi Pasar Mlilir
Pelatihan Ketrampilan dan Alokasi Dana Kelurahan Kuncen