Ponorogo /  -

SK Bupati Belum Turun, Ribuan GTT/PTT di Ponorogo Ancam Mogok

Februari 24th, 2018 | Posted in Ponorogo | |
2018-11-16 14:44
PONOROGO, – Proses belajar mengajar di Ponorogo terancam terganggu. ini setelah ribuan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) mengancam bakal mogok tidak melaksanakan tugasnya. Ini sebagai buntut sebanyak 2.493 GTT/ PTT menuntut segera diterbitkan SK Bupati sebagai legalitas saat bekerja.
Ilustrasi

 

Seperti dikatakan Ketua Forum GTT/PTT TK dan SD se-Ponorogo, Dwi Wahyu Nugroho, kondisi riil GTT/PTT di Ponorogo memang benar-benar dibutuhkan disetiap satuan pendidikan yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dalam hal ini sekolah dasar negeri.

“Setiap tahun ada guru pensiun, namun pengangkatan PNS dari pemerintah tidak ada. Sedangkan operasional sekolah harus berjalan jadi mau tidak mau sekolah harus mengangkat guru honorer baru,” kata Dwi Wahyu Nugroho, Sabtu (24/2/2018).

Menurutnya, seperti dilansir detik.com jika sekolah membutuhkan guru dan hanya mengandalkan bantuan guru PNS bisa dipastikan tidak mungkin dan sulit. “Karena moratorium pengangkatan PNS sedang berjalan sampai sekarang. Artinya tidak ada pengangkatan dari pemerintah,” jelasnya.

Padahal setiap tahun, lanjutnya, ada guru pensiun atau purna. Sedangkan operasional pembelajaran disetiap seolah harus berjalan. Kalau sekolah butuh guru dan menunggu bantuan guru PNS dari bisa dipastikan tidak mungkin dan sulit.

Sehingga sekolah mau tidak mau harus mengangkat guru honorer baru. Sedangkan disisi lain wacana Pemda mengangkat guru honorer tidak ada.

“Terus nasib sekolah itu bagaimana, itu yang mengkhawatirkan, nyambung dengan perjuangan kita harus ada perhatian betul dari Pemda agar analisis kebutuhan guru itu diprioritaskan mengacu data riil di lapangan yang harus kita telusuri kalau sekolah itu benar-benar membutuhkan pegawai,” tegasnya.

Ia menambahkan data 2.493 GTT/PTT tersebut dari forum memang data riil di lapangan serta mempunyai tupoksi masing-masing. Sesuai dengan kebutuhan akad dari kepala sekolah dan sekolah itu sendiri. Kepala sekolah harus mengangkat guru baru yang berarti honorer di seluruh kabupaten.

“Bayangkan jika 2.493 orang tersebut mogok, bisa dipastikan sekolah akan berhenti operasional pembelajarannya,” pungkasnya. Sementara Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni atau Dinas terkait belum berhasil dikonfirmasi. (dtk)

Suka Artikel ini, Bagikan!
  • Twitter
  • Facebook

Komentar

©2015 Kompoz is version 4.0 Powered by Wordpress beautified by Dewaz. All Rights Reserved.