Home / Madiun

Rabu, 7 Maret 2018 - 05:33 WIB

Sosialisasi Netralitas ASN Di Pilkada Serentak 2018

 

Rabu (07/03/2018)

Reporter ; Salem

 

MADIUN, – Aturan netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam menghadapi pemilihan kepada daerah tahun ini semakin ketat.‎ ASN juga dituntut untuk bersikap netral dengan tidak melakukan hal hal yang dapat menimbulkan persepsi yang berbeda di masyarakat termasuk unggahan konten di media sosial yang menyangkut kegiatan pilkada.

 

Wakil walikota Madiun memberikan keterangan soal netralitas ASN saat forum koordinasi kehumasan. (foto Jurnal/Salem)

 

Hal itu dikemukakan Wakil Walikota Madiun, H. Armaya, saat membuka Forum Koordinasi Kehumasan Dan Jumpa Pers, dengan tema “Netralitas ASN Dalam Pilkada Tahun 2018” di Asrama Haji, Kota Madiun, Jawa Timur, Selasa (6/3/2018) bersama anggota ASN Pemerintah Kota Madiun, wartawan dan undangan lainnya.

Armaya, mengatakan, pegawai ASN Kota Madiun, selayaknya lebih mengutamakan pekerjaan melayani kepentingan masyarakat dan tidak terlibat dalam partai politik dan kegiatan Pilkada serentak 2018. Karena pegawai ASN dalam pelaksanaan Pilkada dilarang terlibat secara langsung dan diikat oleh peraturan yang berlaku.

 

Wakil Walikota Madiun H Armaya. (foto Jurnal/Salem)

 

“Ini untuk menjaga netralitas pegawai ASN dalam Pilkada sudah diatur diperundang undangan yang berlaku. Bahkan ASN dilarang melakukan kegiatan di media sosial dengan mengelike, foto bersama dengan bakal calon, dan membuat statemen terkait Pilkada,” kata H. Armaya, Selasa (6/3/2028).

Dengan tegas, Wakil Walikota Madiun, mengingatkan pegawai ASN tidak bermain main dengan peraturan Pilkada. Pemkot Madiun juga mendukung sepenuhnya petugas KPUD dan Panwaslu dalam pelaksanaan Pilkada di Kota Madiun. Sekaligus menindak pegawai ASN yang terbukti melanggar dan tidak memberi perlindungan kepada ASN.

“Sanksinya mulai dari teguran lisan, penurunan pangkat hingga diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Dan Pemkot Madiun juga membentuk Majelis Kode Etik (MKE) untuk memgawasi dan memantau kegiatan pegawai ASN baik saat kedinasan maupun aktifitas di media sosial. Ini untuk menjaga netralitas ASN dalam pelaksanaan Pilkada,” Tegasnya.

Sementara Ketua Panwaslu Kota Madiun, Kokok Heru Purwoko, menjelaskan, netralitas pegawai ASN sudah diatur disurat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-2900/KASN/11/2017 tanggal 10 November 2017 hal Pengawasan Netralitas Pegawai ASN pada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018.

Dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 tanggal 27 Desember 2017 hal Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif Tahun 2019, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

“PNS pun dilarang foto bersama, selfie termasuk dengan ASN yang pasangannya (istri atau suami) yang menyalonkan pada Pilkada, memasang simbol tertentu yang berkaitan dengan Pilkada. Dilarang menjadi narasumber parpol, dan dilarang terlibat dalam pertemuan partai politik‎, pendekatan ke parpol terkait dirinya maupun orang lain,” Pungkas Kokok HP.(lem/adv)

Share :

Baca Juga

Madiun

Antisipasi Gangguan Keamanan 100 Polisi Latihan Menembak

Madiun

Jelang HUT Ke 74 TNI, Kodim 0803 Dapat Kejutan dari Polres Madiun

Madiun

Kerjasama dengan PT Pos Indonesia Kabupaten Madiun Luncurkan Layanan Antar Dokumen Kependudukan

Madiun

Duh, Kabel Telkom “Jerat” Pengendara Motor hingga Terluka

Madiun

Beri Like di FB, Panwas Panggil dua akun FB Berstatus PNS ?

Madiun

Kabupaten Madiun Stock Gas Elpiji Aman Hingga Awal Tahun

Madiun

Tidak Suka PJS Kades, Warga Melakukan Aksi Pasang Banner

Madiun

Pawai Pesilat Aset Budaya Kabupaten Madiun