Home / Madiun

Senin, 6 April 2020 - 21:58 WIB

Akhirnya Ketua FJM Angkat Bicara

Reporter : Salem

MADIUN, – Banyaknya pengaduan yang datang dari pihak pemerintah desa yang resah akibat pemberitaan miring dan terkesan tendensius dari media online yang terkesan menghakimi disikapi oleh Forum Jurnalis Madiun (FJM).

Pemberitaan sepihak terkait pembangunan proyek yang dilaksanakan di Kecamatan Geger dan Saradan, misalnya, hanya ditulis dengan mengambil statmen sepihak dari pengurus LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Madiun Raya dan tidak melakukan konfirmasi Sedangkan dari pihak pemerintah desa.

“Model pemberitaan seperti ini sudah masuk kategori pelanggaran kode etik jurnalistik,” kata Gogot Elianto, Ketua Forum Jurnalis Madiun, Senin (6/4/2020).

Gogot, mengakui saat ini banyak bermunculan media dan wartawan yang masih sangat minim dan tidak paham terhadap kaidah jurnalistik, bahkan hanya bermodal keplek (id card). “Wartawan tersebut biasanya langsung menulis secara sepihak tanpa ada verifikasi dari narasumber yang ditulis,” Ungkapnya.

Sementara terkait dengan sepak terjang LSM GMBI yang selalu bergerilya di desa-desa dan mencari kesalahan dengan model yang sama dengan memanfaatkan aplikasi media online, pihak FJM tidak ikut campur karena bukan ranahnya.

“FJM hanya¬†menghimbau bagi para kades yang merasa dirugikan oleh pemberitaan sepihak agar berani melaporkan sesuai dengan mekanisme UU Pers atau berkonsultasi di Dewan Pers,” Jelas Gogot.

Menurutnya, sengketa media dengan masyarakat akan dimediasi oleh Dewan Pers dengan berbagai pertimbangan. Apabila diketahui bahwa media yang bersalah, maka akan dikenai sanksi sesuai dengan etika jurnalistik.

“Apabila diketemukan kesalahan dari wartawannya, maka wartawan tersebut punya kewajiban untuk memenuhi hak jawab. Bila tidak maka bisa dibawa keranah hukum pidana,” Tegas Ketua FJM.

Ketua FJM berharap LSM bisa bersikap elegan, malakukan pendampingan dan berwawasan luas serta patuh pada kode etik dan undang-undang yang berlaku. Begitu juga dengan profesi wartawan tidak digunakan sebagai senjata untuk membuat resah masyarakat dan menakut nakuti para Kepala Desa.

“Apalagi nafas LSM adalah wujud peran serta masyarakat dalam menyampaikan kritik. Lebih baik mengedepankan konfirmasi dan duduk bersama dalam memecahkan masalah,” pungkas Gogot Elianto.(Lem).

Share :

Baca Juga

Madiun

Kerjasama dengan PT Pos Indonesia Kabupaten Madiun Luncurkan Layanan Antar Dokumen Kependudukan

Madiun

Lima Kali berturut turut Kabupaten Madiun Terima Penghargaan Opini WTP

Madiun

Kurang Dari Lima Bulan Satpol PP Bongkar Ribuan Iklan Bodong

Madiun

Kabupaten Madiun dan Peluang Industri Tas Plastik

Madiun

Polisi Uji Laboratorium Makanan Penyebab 36 Santri Keracunan

Madiun

Anti Proverty Program Sasar Kelompok Masyarakat Hampir Miskin

Madiun

Datangi Rumah Ketua MUI Madiun, Lelaki Diduga Gila Diamankan

Madiun

Dua Unit Bus Ludes Terbakar