Home / Madiun

Minggu, 6 Maret 2022 - 10:49 WIB

Carut Marut PBB Desa Bukur Belum Selesai

Reporter : Salem

Madiun, beritajurnal.com – Polemik tunggakan wajib pajak (WP) Desa Bukur, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun memasuki babak baru. Meskipun telah dilaksanakan rekonsiliasi pada Selasa (1/3/2022) lalu, sejumlah warga yang mendapat surat tagihan pajak (STP) tetap kukuh meminta pihak desa menyelesaikan carut marut masalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ini. Pasalnya, warga merasa sudah membayar lunas PBB setiap tahunnya.

Seorang warga setempat yang enggan disebut namanya mengungkapkan, dirinya mendapat informasi hasil rekonsiliasi dari beberapa warga lain yang diundang. Menurut nara sumber tersebut, rekonsiliasi yang dihadiri Kepala Desa, Koordinator Desa dan petugas dari BAPENDA di balai pertemuan Desa Bukur pada Selasa (1/3/2022) lalu, dinilai sepihak dan belum mewakili masyarakat secara keseluruhan.

“Rekonsiliasi kemarin yang diundang hanya Lima orang mas. Sedangkan masih banyak warga Bukur yang mempunyai permasalahan yang sama tetapi tidak diundang pihak desa untuk ikut rekonsiliasi,” ungkapnya, Sabtu (5/3/2022).

Kejanggalan lain saat rekonsiliasi adalah ketika warga atau wajib pajak yang sekiranya berniat mengikuti proses rekonsiliasi tidak diperbolehkan hadir oleh Kepala Desa. Padahal, mereka memiliki permasalahan sama dengan WP yang menerima undangan. Alasannya, hanya lima orang yang dipanggil pihak BAPENDA.

Sehingga beberapa orang yang sekiranya akan hadir akhirnya pulang balik dan tidak mengetahui secara pasti hasilnya. “Menurut yang hadir, petugas dari BAPENDA tidak bisa mengakses data dengan alasan trouble sehingga, tidak terjadi pencocokan data,” keluh warga.

“Malah kami (WP) diminta oleh pihak desa untuk datang lagi ke kantor desa untuk melakukan verifikasi ulang, itupun dengan ketentuan harus datang sendiri sendiri, setiap wajib pajak tidak boleh diwakilkan atau ada pendampingan dari unsur apapun,” ujarnya.

Dirinya berharap, pihak desa kembali membuat agenda pertemuan dengan menghadirkan pihak-pihak terkait dan mengundang seluruh wajib pajak untuk menyelesaikan carut marut permasalahan PBB ini. “Bukan hanya verifikasi, tetapi kami ingin kepastian uang yang sudah kami bayarkan. Karena tidak ada jaminan terverifikasi suatu saat nanti warga kembali mendapat STP,” pinta warga.

Sementara itu, Kepala Desa Bukur Ratna Detaria Diyandari hingga berita ini disiarkan belum bisa dikonfirmasi. Dalam pesan WhatsApp yang dikirimkan wartawan beritajurnal.com dirinya sedang diluar kota. (lem)

Share :

Baca Juga

Madiun

Komplotan Specialis Maling Komputer Sekolahan Diringkus

Madiun

Ruruh Wicaksono, Kasubdit II Ditreskrimum Polda Jatim Jabat Kapolres Madiun

Madiun

Dinyatakan Sembuh, Pasien ODGJ Dapat Bantuan Kambing dari Kapolres Madiun

Madiun

PT PLN (Persero) Kembali Serahkan Bantuan PJSL kepada Pokmas “Dusun Waluhtowo” Pacitan

Madiun

TMMD ke 102 di Madiun : Manunggal Membangun Karakter Generasi Milinial

Madiun

Polisi Berkuda Datangi Pengunjung Pasar yang Tak Bermasker

Madiun

Tidak Konsentrasi Saat Mengemudi, Siswa SMP Tabrak Pohon

Madiun

Penghargaan KLA Tahun 2019 Kado Hari Jadi Kabupaten Madiun Ke 451