Home / Madiun

Rabu, 2 Maret 2022 - 08:31 WIB

Puluhan Warga Datangi Kantor Desa Bukur Terkait PBB

Reporter : Salem

Madiun, beritajurnal.com – Petugas Fungsional Pemeriksa Pajak Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Madiun akhirnya memanggil Lima warga Desa Bukur, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, Selasa (1/3/2022) untuk rekonsiliasi dan klarifikasi terkait keberatan warga mendapat surat tagih pajak (STP) dari BAPENDA beberapa waktu lalu.

“Hari ini kita melakukan rekonsiliasi dengan warga atau wajib pajak (WP) yang beberapa hari lalu melapor ke BAPENDA dan keberatan atas STP yang diterima wajib pajak,” ungkap Niayu Ruswita, petugas fungsional pemeriksa pajak BAPENDA Kabupaten Madiun, Selasa (1/3/2022).

Niayu, menuturkan, keberatan wajib pajak atas STP yang dilayangkan oleh BAPENDA karena warga merasa sudah melakukan pembayaran pajak dengan menyetorkan uang kepada petugas pungut pajak yang dikoordinir oleh perangkat Desa Bukur, Kecamatan Jiwan.

Niayu Ruswita, petugas fungsional pemeriksa pajak BAPENDA Kabupaten Madiun

“Kalau saya amati dari kejadian di desa Bukur memang ada sedikit kurangnya koordinasi dengan RT (petugas pungut) nya atau bisa jadi pihak bank Jatim yang salah menginformasikan,” tutur Niayu.

Dari hasil rekonsiliasi yang dilaksanakan di gedung pertemuan Desa Bukur disepakati untuk tahun 2021 pembayaran yang bertanggung jawab RT dan tahun 2020 kebawah ditanggung oleh pihak Desa Bukur untuk penyelesaianya dan dituangkan didalam berita acara.

Sementara Kepala Desa Bukur, Ratna Detaria, sangat mendukung rekonsiliasi oleh petugas BAPENDA atas ketidak puasan warganya perihal pajal bumi dan bangunan. Pasalnya dengan demikian akan diketahui akar permaslahan titik temu dan penyelesainya.

“Sebelumnya kami sudah berkoordinasi dengan BAPENDA dan sudah ada titik temu dan penyelesaian masalah di desa Bukur. Dari Lima warga kami yang melapor ternyata yang tiga sudah clear pembayaranya,” kata Kepala Desa Bukur, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun.

Diketahui, warga Desa Bukur, Kecamatan Jiwan, mendatangi kantor BAPENDA dan melaporkan perihal surat tagih pajak (STP) yang diterima wajib pajak yang dirasa janggal dari STP tersebut. Pasalnya warga merasa sudah melakukan pembayaran pajak secara rutin kepada petugas pajak melalui RT setempat yang dikoordinir oleh perangkat Desa (Kamituo).

Bahkan untuk mendukung laporan, warga membawa alat bukti pembayaran yang ditanda tangani lunas oleh koordinator desa. “Kami punya bukti pembayaran pajak dan ditandatangani lunas oleh koordinator desa. La ini kok ditagih lagi. Bahkan ada warga SPTnya terhitung sejak tahun 2013,” ujar warga.

Selain lima warga yang diundang rekonsiliasi, beberapa warga yang mengaku mendapat SPT tetapi tidak melapor ke BAPENDA juga hadir dan mengikuti selama proses rekonsiliasi. “Anehnya, tiga warga yang kemarin menerima SPT dan lapor ke BAPENDA tiba tiba dinyatakan lunas oleh petugas fungsional pemeriksa pajak,”pungkasnya.(lem)

Share :

Baca Juga

Madiun

Cegah Stunting, Desa Wayut Digelontor Anggaran Ratusan Juta Bangun Sanitasi Berbasis Lingkungan

Madiun

Perluas Wawasan Kehumasan Pemkab Madiun Ajak Jurnalis ke Badung

Madiun

Dinyatakan Sembuh, Pasien ODGJ Dapat Bantuan Kambing dari Kapolres Madiun

Madiun

Bupati Madiun : Pola Hidup Sehat Cegah Virus Corona

Madiun

Hari Pertama Pendaftaran KPU Madiun Tolak Partai Hanura

Madiun

Peningkatan SDM Petugas Regrister Dorong Pencapain Target 95 Persen

Madiun

KAI Terapkan Syarat Naik KA Jarak Jauh Terbaru, Sesuai SE Kemenhub No 4 Tahun 2021

Madiun

Desa Sangen dan PMI Kabupaten Madiun Gelar Donor Darah